kabartoraja

kabar toraja.com - Warning bupati Theofilus Allorerung, kepada pimpinan SKPD tidak sejalan dengan visi-misi pemerintah dipersilahkan minggir, bukan hanya gertak sambal belaka.
Ini akan dibuktikan pada mutasi mendatang, bupati bersama Baperjakat akan roling pejabat eselon utamanya yang bermasalah dan tidak visioner.

Penegasan bupati tersebut sangat beralasan karena  pejabat didaerah ini merasa fasilitas seperti keraan dinas dan dana dikelola Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang dipimpinnya merasa miliknya.
Sehingga tidak heran bila banyak pejabat bila dimutasi kendaraanya juga ikut, lebih parah lagi yang sudah pensiun kendaraan juga dibawa.

Makanya banyak yang alergi jika ada mutasi digelar karena sudah enak ditempat sebelumnya, terang Sekkab Enos Karoma, kepada kabar-toraja.com, belum lama ini, Selasa (8/3/11) diruang kerjanya.
Menurut Enos Karoma, idelanya pejabat yang berperstasi setelah dua atau tiga tahun dijabatannya, seharusnya sudah gelisa dan siap-siap dipromosikan kejabatan lebih tinggi.

Namun yang terjadi di Tana Toraja bila dilakukan mutasi seperti dunia sudah kiamat, banyak pejabat yang kasak-kusuk pertahankan tempatnya padahal jabatan itu hanyalah merupakan amanah, kata Enos Karoma.
Meskipun Enos Karoma tidak merinci nama pejabat yang dinilai tidak sukses serta kurang sejalan dengan visi-misi pemerintah, yang pasti nama pejabat banyak tingkah sudah dikantongi bupati bersama badan pertimbangan jabatan (Baperjakat).

Apalagi program utama bupati membangun Bandar udara untuk genjot pariwisata, seharusnya program semua SKPD sejauh ini mendukung program tersebut, dikarenakan turut  mendukung perbaikan ekonomi dan tingkatkan kesejateraan masyarakat.

Diharapkan kegiatan panitia lokasi dibandar udara sudah ada kemajuan, yang dibuktikan perencanaan tahun ini sudah rampung, bahkan pematokan batas kordinat pemilik sudah dipatok seluas 160 ha.
Ahir Maret ini lebih ditingkatkan inventarisir batas tanah pemilik, pungkas Enos Karoma.
Ditemui terpisah,  ketua fraksi Demokrat Alexander Pantan Rante Allo, memberi apresiasi ketegasan bupati warning pejabat banyak tingkah.

Pasalnya pada suksesi sebelumnya banyak pejabat yang balelo, bahkan terang-terangan melakukan keberpihakan, seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) apalagi pejabat.
Diharapkan kepada bupati Theofilus pejabata yang melawan ditindak tanpa pandangbulu, dan mutasi merupakan kebutuhan mendesak utamanya membentuk pmerintahan yang transparan dan akuntabel, tutur Alexander.

KTC01, Sherly/Elis